TAPUT – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal dan pembangunan daerah terus berlanjut di tengah kondisi keuangan daerah yang menghadapi tantangan dan tekanan fiskal.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Tapanuli Utara telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, terkait usulan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp142,87 miliar.
Usulan tersebut diperjuangkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik, memenuhi kebutuhan esensial masyarakat, sekaligus memastikan kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi secara proporsional.
Tambahan anggaran yang diusulkan tersebut diarahkan pada tiga sektor prioritas.
Pertama, peningkatan infrastruktur sebesar Rp75 miliar. Anggaran ini diprioritaskan untuk mempercepat perbaikan fasilitas publik dan meningkatkan aksesibilitas wilayah, termasuk penanganan infrastruktur yang terdampak bencana.
Kedua, penguatan pelayanan dasar sebesar Rp20 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada perangkat daerah, terutama sektor-sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ketiga, pemenuhan kekurangan belanja pegawai sebesar Rp47,87 miliar. Alokasi ini dibutuhkan untuk menjaga kelancaran administrasi pemerintahan, stabilitas pelayanan publik, serta produktivitas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pemkab Tapanuli Utara menilai upaya memperjuangkan tambahan DAU tersebut merupakan bagian dari langkah menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah terus berupaya menerapkan tata kelola keuangan yang efektif, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut diharapkan dapat memastikan pelayanan dasar tetap berjalan, pembangunan prioritas tidak terhenti, serta kebutuhan masyarakat Tapanuli Utara tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. (IT)
